Dalam menganalisis pengaruh pemikiran Thomas Jefferson dan James Madison terhadap konsep “majority rule” dalam kerangka republicanisme, penting untuk menjelajahi dua pandangan filosofis yang kerap hadir dalam cara mereka memandang agama, yaitu atheisme dan deisme. Kedua sudut pandang ini tidak hanya mempengaruhi pemikiran politik mereka, tetapi juga mendapatkan kekuatan dari konteks sosial dan budaya pada masa itu. Lalu, bagaimanakah hubungan antara kepercayaan agama atau ketidakpercayaan mereka dan prinsip-prinsip republicanisme yang mereka anut?
Untuk memulai, definisi republicanisme perlu diperjelas. Republicanisme berakar dari gaya pemerintahan yang menekankan kekuasaan rakyat dan kepentingan umum, mengutamakan masyarakat dibandingkan individu. Dalam kerangka ini, “majority rule” atau aturan mayoritas menjadi salah satu prinsip fundamental. Selalu ada kemungkinan bahwa aturan mayoritas akan menjadi penghalang bagi minoritas, sehingga timbul pertanyaan: apakah prinsip ini selalu adil dan menguntungkan bagi semua pihak?
Jefferson sendiri dikenal sebagai seorang deist, yang berarti ia percaya pada eksistensi Tuhan tetapi menolak intervensi ilahi langsung dalam urusan duniawi. Konsep deisme sangat sesuai dengan gagasian republicanisme, karena menekankan rasionalitas dan moralitas manusia sebagai fondasi pemerintahan yang baik. Dalam pandangan Jefferson, manusia memiliki kemampuan intelektual untuk memerintah dirinya sendiri dengan adil dan bijaksana. Di sisi lain, akal budi ini juga menuntut bahwa semua semua orang—termasuk yang tidak beriman—memiliki tempat dalam pemerintahan yang didasarkan atas kesepakatan sosial.
Madison, yang sering dijuluki sebagai “Bapak Konstitusi”, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Walaupun ia juga terpengaruh oleh prinsip deisme, Madison lebih skeptis terhadap kemampuan manusia dalam mengelola kekuasaan. Ia percaya akan perlunya lembaga-lembaga yang mengandung checks and balances untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas. Di sinilah, filosofi atheisme yang mungkin dipegang oleh sebagian pemikir pada masa ini, menjadi relevan; sebuah skeptisisme vis-a-vis kepercayaan akan sifat baik manusia dalam menghadapi kekuasaan. Madison memandang bahwa ketidakberdayaan manusia dapat menyebabkan tirani mayoritas.
Sekarang, mari kita beralih kepada dampak dari pandangan ini terhadap penerapan kaum republik. Jika Jefferson berhipotesis bahwa akal budi dapat menjadi panduan dalam menciptakan masyarakat yang beradab, maka bagaimana dengan kelompok yang meragukan potensi tersebut? Ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan yang berlandaskan pada “majority rule” mengindikasikan ketidakstabilan, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi republicanisme yang ada. Jika kedaulatan bermakna untuk disepakati oleh semua, maka apakah ada cara untuk mengakomodir pandangan yang berbeda, sehingga kebenaran dapat dicapai tanpa harus mengorbankan pihak-pihak yang lebih kecil?
Di dalam kerangka tentu saja, salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan memperkenalkan mekanisme deliberatif dalam proses pembuatan kebijakan. Ini adalah pendekatan yang berarti melibatkan semua pihak mengemukakan argumentasi mereka dan diharapkan dapat mencapai konsensus. Dengan cara ini, baik pandangan deisme yang optimis maupun skeptisisme atheisme dapat diperhitungkan ke dalam hasil akhir. Ini tak sekadar mendemonstrasikan toleransi, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya suara setiap individu dalam struktur pemerintahan.
Namun, tantangan tak hanya terletak pada metode, tetapi juga pada implementasinya. Misalnya, bagaimana masyarakat dapat memastikan sebuah forum yang ikut serta secara egaliter, jika sebagian besar masih terikat pada dogma atau kepercayaan tertentu? Ada kemungkinan bahwa bahkan di ruang deliberatif, prinsip “majority rule” dapat kembali terpengaruh, di mana pandangan minoritas cenderung terpinggirkan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran akan reaksi balik di kalangan kelompok yang merasa terabaikan. Apakah ini berarti bahwa konsep republik harus selalu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada untuk menjamin keadilan bagi semua?
Pada akhirnya, pertanyaan tentang keseimbangan antara rule-majoritas dan perlindungan individu minoritas mewakili inti dari tantangan teoretis yang dihadapi oleh pemikir seperti Jefferson dan Madison. Bagaimana merumuskan satu set prinsip yang mendorong partisipasi dan keadilan tanpa berujung pada dominasi yang mengeksploitasi posisi paling rentan? Seperti yang telah kita telaah, jawabannya mungkin terletak pada pengakuan bahwa pemahaman serta kepercayaan spiritual atau sekuler akan selalu memiliki pengaruh terhadap jalan sejarah politik.
Dengan demikian, pemikiran Jefferson dan Madison, meski lahir di tengah pro dan kontra antara deisme dan atheisme, tetap relevan dalam merumuskan tata pemerintahan yang adil. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa gagasan republicanisme bukanlah sebuah hasil akhir yang statis, melainkan sebuah proses yang harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan, agar sesuai dengan tuntutan zaman dan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat. Apakah kepercayaan—baik itu deisme atau atheisme—dapat menjadi bagian dari perjalanan ini menuju masyarakat yang lebih adil dan setara?
Leave a Comment